POJOKberita.ID|Kelesuan ekonomi Indonesia di awal Tahun 2025 bukan kejutan, setidaknya bagi mereka yang selama ini membaca data, bukan sekadar retorika. Tanda-tandanya sudah muncul sejak lama, tapi sayangnya, sebagian besar pemangku kebijakan lebih memilih mengabaikannya.
Itu yang ditegaskan oleh Arief Anshory Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Guru Besar Ekonomi dari Universitas Padjadjaran. Dalam pernyataannya, ia mengungkap bahwa perlambatan ekonomi Indonesia adalah bencana yang datang perlahan, namun terlihat jelas, dan tetap tak dicegah.
“Kelesuan ekonomi ini sebenarnya sudah terbaca sejak lama. Tapi banyak yang tidak percaya, padahal kami haqqul yakin itu terjadi,” ujar Arief, Kamis (10/7).
Fakta Tak Terbantahkan: Daya Beli Menurun, Rakyat Bertahan Hidup
Arief menunjukkan dua indikator utama yang seharusnya jadi alarm keras bagi pemerintah:
- Kenaikan proporsi belanja bahan pokok masyarakat di rekening perbankan.
Berdasarkan Hukum Engel, semakin tinggi porsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar, maka semakin miskin kondisi rumah tangga tersebut. Fenomena ini menyiratkan lonjakan populasi dengan pendapatan pas-pasan yang tak mampu menyisihkan dana untuk pendidikan, kesehatan, atau tabungan.
- Stagnasi upah riil sejak 2016.
Walau upah nominal naik hampir dua kali lipat, dari Rp1,5 juta ke Rp3 juta, namun upah riil masyarakat Indonesia nyaris tak bergerak karena terus dimakan inflasi. Daya beli stagnan, tekanan ekonomi meningkat.
Saat pertumbuhan ekonomi nasional akhirnya turun ke 4,87% di kuartal I-2025, turun dari 5,11% pada kuartal yang sama tahun sebelumnya, pemerintah baru menggelontorkan paket stimulus ekonomi sebesar Rp33 triliun. Lalu disusul lagi dengan tambahan Rp24,4 triliun pada kuartal II.
Namun, semua itu datang setelah sektor konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah kompak melambat. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89%, sementara konsumsi pemerintah justru menyusut minus 1,38%, ironisnya, ini terjadi di saat masyarakat justru paling membutuhkan intervensi.
“Konsumsinya lesu, pemerintahnya terlambat. Dalam makroekonomi ini prosiklikal: justru memperparah pelemahan,” ungkap Arief.
Satu hal yang selalu berulang: setelah Pemilu, belanja pemerintah nyaris vakum. Masa konsolidasi kekuasaan selalu diiringi dengan kelesuan fiskal, padahal transisi politik justru harusnya diisi dengan ekspansi untuk menjaga daya beli rakyat.
Dilansir dari Media Zona Akurat
Editor : Tim Redaksi
