MANADO|POJOKberita.Id – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, menghadiri kegiatan strategis mengenai optimalisasi peran Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam mendorong ekonomi daerah. Acara yang berfokus pada implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM ini diselenggarakan di Ballroom Luwansa Hotel, Manado, Kamis (16/04/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Sulawesi Utara.
Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, ditekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan adalah kunci utama dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Dalam sesi keynote speech, dibahas arah kebijakan baru melalui POJK Nomor 19 Tahun 2025. Peraturan ini mewajibkan perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) untuk: Menyusun Rencana Tahunan: Menjadikan pembiayaan UMKM sebagai bagian dari strategi bisnis wajib, Digitalisasi & Inklusi: Memperluas jangkauan layanan melalui teknologi untuk mempermudah akses masyarakat di pelosok, Prosedur Sederhana: Menerapkan skema kredit dengan bunga kompetitif dan syarat yang tidak menyulitkan pelaku usaha kecil, Manajemen Risiko: Tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui sistem monitoring yang ketat.
Momen penting terjadi saat sesi diskusi panel. Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, secara lugas menyampaikan aspirasi para petani di daerahnya. Di hadapan Kepala OJK Sulutgomalut dan pimpinan perbankan, ia mengajukan permintaan akses khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
“Kami berharap program KUR Alsintan ini dapat menjadi solusi nyata atas kekurangan alat panen yang selama ini menjadi kendala utama petani di Boltara. Mekanisasi pertanian adalah kunci produktivitas,” ujar Bupati Sirajudin.
Usulan tersebut mendapat respon positif dari sejumlah Bank BUMN dan Bank SulutGo (BSG). Sebagai tindak lanjut, direncanakan akan ada pertemuan teknis lanjutan yang akan dilaksanakan di Kantor Bupati Boltara untuk merumuskan mekanisme penyaluran kredit tersebut agar tepat sasaran.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Boltara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltara.
Dengan adanya komitmen dari lembaga jasa keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara optimis bahwa hambatan permodalan bagi UMKM dan sektor pertanian dapat segera teratasi, guna mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Penulis : Amor, Editor : Doank
Lokasi : Manado Sulawesi Utara
