MANADO|POJOKberita.Id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) sukses mencetak historical milestone (tonggak sejarah) dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Boltara kembali dianugerahi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi gemilang ini menggenapkan torehan opini WTP Pemkab Boltara menjadi 10 kali berturut-turut—sebuah pembuktian konsistensi satu dekade dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran di Bumi Binaniroges.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, kepada Wakil Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP, bersama Ketua DPRD Boltara, Frangky Chendra, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Jumat (29/05/2026).
Merespons capaian monumental ini, Wakil Bupati Boltara Moh. Aditya Pontoh menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah konsisten menjaga integritas birokrasi.
“Alhamdulillah, capaian WTP yang ke-10 secara berturut-turut ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan komitmen kolektif seluruh jajaran Pemkab Boltara. Mempertahankan predikat ini selama satu dekade bukanlah hal yang mudah, ini membuktikan bahwa sistem tata kelola keuangan kita makin matang, transparan, dan akuntabel,” ujar Aditya penuh syukur.
Namun, ia mengingatkan agar jajarannya tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, predikat WTP harus linear dengan kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingatkan kepada seluruh kepala perangkat daerah bahwa Opini WTP ini bukan akhir dari tujuan, melainkan sebuah standar minimal yang wajib kita pertahankan. Nilai sesungguhnya dari penghargaan ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” tegas Wabup.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Boltara Frangky Chendra turut memberikan apresiasi tinggi atas kinerja apik pihak eksekutif. Menurutnya, rekor sepuluh kali berturut-turut ini tidak lepas dari hubungan kemitraan yang harmonis antara pembuat kebijakan dan pengawas anggaran.
“Kami di lembaga DPRD memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas konsistensi menjaga marwah pengelolaan keuangan ini. Ini adalah potret nyata dari sinergi yang sehat antara eksekutif dan legislatif di Bolaang Mongondow Utara,” tutur Frangky.
Politisi tersebut juga memastikan bahwa pihak legislatif akan tetap memperketat fungsi pengawasan demi memastikan efektivitas anggaran daerah.
“Sebagai fungsi pengawasan, DPRD akan terus mengawal agar setiap rupiah yang ada di APBD tidak hanya aman secara administrasi dan hukum menurut BPK, tetapi juga benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Boltara. Sinergitas ini harus terus kita rawat ke depan,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi dalam prosesi penyerahan LHP tersebut antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Boltara, Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltara.
Penulis : Amor
Editor : Doank
Lokasi : Manado Sulawesi Utara
