MANADO, POJOKberita.Id — Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, pada Senin (12/10/2026).
Rakor strategis ini diselenggarakan untuk memperkuat peran Gubernur dalam mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintahan Umum, Dekonsentrasi, dan Tugas Perbantuan. Selain itu, pertemuan ini menekankan percepatan program prioritas nasional di sektor Pertanahan dan Tata Ruang.
Dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, forum ini dihadiri oleh jajaran lengkap Forkopimda Provinsi Sulut termasuk Ketua DPRD Provinsi, Pangdam XIII/Merdeka, Kapolda Sulut, Danlantamal VIII, Kajati Sulut, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Kabinda, Danlanud SRI, Danrem 131/Santiago, hingga Kakanwil Kemenkum Sulut.
Tampak hadir pula pimpinan DPRD Provinsi, para Bupati dan Wali Kota dari 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, instansi vertikal seperti Kanwil BPN Sulut dan Kanreg XI BKN Manado, seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Sulut, serta jajaran pejabat Pemprov Sulut dan pimpinan BUMD/BLUD.
Siap Dukung Arahan Gubernur demi Kepastian Hukum Masyarakat
Di sela-sela kegiatan, Plt. Bupati Boltara Moh. Aditya Pontoh menyambut positif gelaran rakor tersebut. Menurutnya, koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi dan daerah merupakan kunci utama agar sinkronisasi kebijakan pusat dapat berjalan optimal hingga ke tingkat kabupaten.
“Kami di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara siap mendukung penuh dan melaksanakan arahan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Terutama terkait penataan ruang dan pertanahan yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah,” tegas Aditya.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Boltara dalam forum ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh masyarakat Boltara.
Melalui penguatan fungsi pengawasan ini, pembangunan di Bolaang Mongondow Utara diproyeksikan berjalan selaras dengan agenda strategis Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Pusat.
Penulis: Amor Doank
Editor: Redaksi pojok
