BOLMUT|POJOKberita.ID — Pernyataan tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa “jangankan mayor jenderal, siapa pun yang membekingi aktivitas tambang ilegal akan dibabat” kini menjadi sorotan di tengah munculnya dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan hutan Huntuk, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Informasi dari masyarakat menyebut, kegiatan tambang emas ilegal di wilayah itu kembali marak. Sedikitnya delapan unit alat berat jenis ekskavator disebut tengah beroperasi di beberapa titik, termasuk di area yang dikenal sebagai Kilo 20. Lebih mencengangkan lagi, empat di antaranya dikabarkan baru masuk beberapa hari terakhir, dan menurut sumber warga, aktivitas tersebut sudah menghasilkan sekitar dua ons lebih emas mentah.
Meski seluruh informasi tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak berwenang, indikasi tersebut sudah cukup untuk memantik perhatian serius. Sebab, aktivitas semacam ini jika benar terjadi tanpa izin berpotensi melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengancam pelaku penambangan tanpa izin dengan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar
Selain dugaan keterlibatan pengusaha lokal, informasi lain juga menyebut adanya investor asing asal Tiongkok yang dikabarkan mulai menanam modal dalam operasi tambang ilegal di wilayah hutan Huntuk. Isu ini tentu menuntut respons cepat dan terbuka dari aparat penegak hukum.
Presiden Prabowo dalam sejumlah arahannya menegaskan, pemerintah pusat tidak akan mentolerir aktivitas tambang ilegal di mana pun berada. Ia juga menekankan agar aparat daerah tidak bermain mata dengan oknum yang bersembunyi di balik seragam atau jabatan.
“Tidak ada yang kebal hukum. Jangankan mayor jenderal, siapa pun yang jadi beking tambang ilegal akan kita babat habis,” tegas Prabowo dalam arahannya beberapa waktu lalu.
Sikap tegas kepala negara ini menjadi landasan moral bagi Polres Bolaang Mongondow Utara untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas di hutan Huntuk. Penegakan hukum mesti dijalankan tanpa pandang bulu baik terhadap operator, penyandang dana, maupun pihak yang melindungi kegiatan ilegal tersebut.
PETI bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan dan menciptakan ketimpangan sosial di masyarakat sekitar. Karena itu, masyarakat mendesak agar Polres Bolmut tidak menutup mata dan segera melakukan penyelidikan lapangan serta penindakan sesuai hukum yang berlaku.
Negara telah berbicara tegas. Kini publik menunggu, apakah penegak hukum dipolres Bolmut berani bertindak sejalan dengan komitmen Presiden ataw kasebaliknya.
Penulis: Mor
Editor : Doank
