MANADO|POJOKberita.Id — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menggelar Sosialisasi Surat Edaran PWI Tahun 2026 di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026).
Langkah ini diambil untuk menyatukan pemahaman sekaligus menertibkan tata kelola organisasi di seluruh jajaran provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat anggota.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari pengurus PWI Sulut, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.
Tampil sebagai narasumber dalam kegiatan ini antara lain Ketua PWI Sulut Sintia Boyoh, Sekretaris PWI Sulut Artha Kalumata, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Fanny Loupatty “Maemosa”, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si, serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.
Pers Pilar Demokrasi dan Penertiban Administrasi
Membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak menegaskan bahwa pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi.
Selain menyampaikan informasi, pers menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan politik, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” tegas Suak.
Ia menyambut baik sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972 yang mengatur penertiban administrasi keanggotaan.
Menurut Suak, kepastian administrasi diperlukan untuk melindungi wartawan yang bekerja secara profesional dan independen dari pihak-pihak yang tidak memiliki keabsahan keanggotaan.
“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,” ujarnya.
Pemprov Sulut melalui Kesbangpol turut memfasilitasi kegiatan ini guna mendorong PWI Sulut menjadi organisasi profesi yang kuat, tertib, transparan, dan akuntabel.
“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,” katanya.
Empat Poin Utama di Sesi Kedua
Setelah jeda makan siang pada sesi pertama, sosialisasi berlanjut ke sesi kedua yang dipandu jajaran Pengurus PWI Sulut, yakni Ketua Sintia Bojoh, Sekretaris Artha Kalumata, dan Wakil Ketua OKK Fanny Loupatty “Maemosa”. Pada sesi ini, pengurus memaparkan empat poin pokok yang menjadi rujukan bersama:
* Penertiban dan Sinkronisasi Data Keanggotaan di seluruh tingkatan organisasi.
* Pelaksanaan Peraturan Organisasi (PO) Konferensi PWI tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
* Penegasan Masa Berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) agar selaras dengan ketentuan pusat.
* Penegasan Pembatasan Masa Jabatan Pengurus PWI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sepanjang acara, peserta terlihat aktif mengikuti jalannya diskusi, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan sejumlah masukan untuk penguatan organisasi PWI Sulut ke depan.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara pengurus PWI Sulut, narasumber, dan peserta, dilanjutkan dengan penyerahan Sertifikat Orientasi OKK PWI Provinsi Sulut Tahun 2026 oleh pengurus Pokja PWI Kota Manado atas kegiatan yang sebelumnya digelar di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
Penulis Amor Doank
Editor Redaksi pojok
Sumber: Humas PWI Sulut









