BOLMUT|POJOKberita.Id — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus mematangkan perencanaan wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berinvestasi.
Plt. Bupati Boltara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, dr. Jusnan C. Mokoginta, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan Materi Teknis serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Kegiatan strategis ini dilangsungkan di RM. Goropa, Desa Dengi, Kecamatan Pinogaluman, pada Rabu (30/09/2026), dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan tingkat daerah hingga pusat.
Penyusunan RDTR ini bertujuan utama untuk meningkatkan iklim investasi di daerah melalui kepastian hukum dalam perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang terintegrasi secara digital dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Melalui forum ini, pemerintah menargetkan rampungnya sejumlah dokumen penting, di antaranya:
* Dokumen materi teknis RDTR
* Peta digital dengan skala akurat 1:5000
* Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR
* Dokumen KLHS sebagai instrumen pengarah pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
Selain itu, FGD ini juga berfungsi untuk menjaring isu-isu strategis kewilayahan serta mendapatkan kesepakatan resmi terkait delineasi wilayah perencanaan.
Dalam sambutannya, Sekda dr. Jusnan C. Mokoginta,, menekankan bahwa esensi dari penataan ruang bukan sekadar urusan teknis pemetaan, garis pembatas, zonasi, atau regulasi lahan semata.
“Penataan ruang adalah bagaimana kita menentukan arah pertumbuhan wilayah secara terencana, dimana masyarakat dapat bermukim dengan aman dan layak,” ujar Sekda.
Jusnan juga menyoroti posisi strategis Kecamatan Pinogaluman yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Wilayah ini memiliki dinamika sosial, ekonomi, sektor pertanian, perikanan, hingga pemukiman yang tinggi, sehingga membutuhkan panduan tata ruang yang rinci, realistis, dan implementatif.
“Karena itu, RDTR Kecamatan Pinogaluman harus mampu menerjemahkan arah kebijakan pembangunan kabupaten ke dalam struktur dan pola ruang yang jelas hingga tingkat blok dan zona,” tegasnya.
Pelaksanaan FGD dan Konsultasi Publik ini turut diikuti oleh berbagai unsur penting, antara lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltara, Jajaran Dinas PUTR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolmut, Mohamad Rizky Fatoni (Jabfung Penataan Ruang Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN) yang hadir secara daring melalui Zoom, Tim Supervisi Direktorat SPR Penyusunan RDTR, Tim Konsultan PT. Deltra Wijaya Konsultan (Kementerian ATR/BPN), Camat Pinogaluman beserta para Sangadi (Kepala Desa) se-Kecamatan Pinogaluman.
Dengan tersusunnya dokumen RDTR dan KLHS Kecamatan Pinogaluman ini, Pemkab Boltara optimis pembangunan daerah ke depan akan berjalan semakin terarah, legal, berwawasan lingkungan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penulis Amor Doank
Editor Redaksi Pojok
