BOROKO|POJOKberita.Id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar Rapat Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan yang dipusatkan di Kawasan Batu Pinagut ini dibuka secara resmi oleh Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, pada Senin (22/06/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) ini bertujuan untuk menyusun strategi intervensi yang cepat, holistik, serta terintegrasi antar instansi terkait.
Dalam arahannya, Bupati Sirajudin Lasena menegaskan bahwa perempuan dan anak adalah aset bangsa yang harus mendapatkan perlindungan penuh agar dapat tumbuh dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Rapat koordinasi ini adalah momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen bersama. Pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui sinergi nyata antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pendidik, tokoh agama, hingga lingkungan keluarga,” ujar Bupati.
Pemkab Boltara menekankan pentingnya penguatan perlindungan mulai dari tingkat desa dan kelurahan. Fokus utama dari rapat koordinasi ini meliputi: Deteksi Dini Memperkuat sistem pelaporan dan deteksi dini terhadap potensi kekerasan, Penanganan Holistik Memastikan setiap kasus ditangani secara komprehensif, baik dari sisi hukum, kesehatan, maupun pendampingan sosial, Edukasi Berkelanjutan Memperluas jangkauan edukasi perlindungan anak dan perempuan hingga ke pelosok desa.
Bupati berharap forum ini tidak hanya menjadi seremoni, melainkan mampu melahirkan rekomendasi serta langkah konkret yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Boltara.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, yang mencerminkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, di antaranya: Unsur Forkopimda, Perwakilan Kejaksaan Negeri, Polres Boltara, dan Kodim 1303/BMU, Pengadilan Agama Boroko, Kaban Kemenag, pimpinan OPD, dan Direktur RS Pratama Bintauna, Kepala KUA se-Kabupaten Boltara serta seluruh camat.
Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Boltara optimistis sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah dapat terwujud dengan lebih tangguh dan responsif.
