Waket Komisi ll Minta: Kepada Mitra Kerja SKPD Agenda Rapat Ini Bukan Main-Main, Alasan Yang Tidak Rasional

Selasa, 8 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POJOKberita.ID, BOLMUT– Rapat Kerja Komisi II DPRD Bolmut Bersama Mitra Kerja SKPD Komisi Adalah Untuk Memenuhi Amanat Pasal 21 PP Nomor. 12/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Dan Pasal 21 Peraturan DPRD Bolmut Nomor 13/2019 Tentang Tata Tertib DPRD.

Saat Di Temui Awak Media, Selasa (8/9/2020) Wakil Ketua Komisi II Mulyadi Pamili, Meminta Kepada SKPD Untuk Menyiapkan Dan Menenuhi Apa Yang Di Minta Oleh DPRD.

Mulyadi Mengatakan, “Rapat Kerja Komisi Dengan Mitra Kerja SKPD. Komisi Ingatkan Bukan agenda main-main, Sehingga Dianggap Sambil Lalu Saja. Ini perwujudan fungsi pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif, “Tegas Politisi Nasdem Mulyadi Pamili

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kami Masih Melihat, Para Pimpinan SKPD Tidak Siap Dengan Data-data Yang Di Minta Oleh DPRD Dengn Alasan Yang Tidak Tepat Contohnya ,Penerima bibit jagung, cingkeh, pala, padi, kelapa, pupuk dan obat-obatan herbisida dan hewan ternak serta alat-alat pertanian lainnya, Juga Alat Kelautan dan Perikanan yang di minta oleh DPRD dengan alasan yang tidak-tidak.

“Pada hal dari data-data itu, akan kami jadikan acuan untuk turun mengecek langsung kebenarannya. Jangan sampe data-data kelompok Tani Dan Nelayan yang menerima bantuan itu hanya fiktif,” beber Pamili.

Pamili menambahkan, “Rapat kerja komisi II DPRD Bolmut dengan Mitra Kerja SKPD komisi adalah untuk memenuhi amanat psl 21 PP no. 12/2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD dan pasal 21 Peraturan DPRD Bolmut nomor 13/2019 tentang tata tertib DPRD,”Jelasnya

Ini, kata Politisi Nasdem itu berkaitan dengan fungsi pengawasan yang melekat kepada DPRD. Karena sebelumnya, Komisi II telah menyurati kepada pemerintah daerah untuk masing-masing SKPD yang menjadi mitra kerja dapat membawah data yang diminta. Namun, kenyataannya SKPD Seperti Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan Dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang hadir pada raker tersebut tidak menyerahkan data yang dimintakan.

“Dari surat yang sudah disampaikan oleh DPRD pada Bupati, diminta agar SKPD yang menyalurkan bantuan pada masyarakat memasukkan data daftar nama kelompok atau masyarakat penerima bantuan, baik yang sudah disalurkan/distribusikan sebagaimana yang sudah dituangkan pada Surat Keputusan Bupati. Akan tetapi, pada rapat kerja tersebut ada keenganan SKPD  untuk memberikan data-data yang diminta tersebut,” Tutup Pamili.

(Mor JoB)

 

Berita Terkait

Kapolda Roycke Harry Langie ke Polres Bolmut di Sambut Tarian Adat
DPRD Bolmut Tetapkan Sirajudin Lasena – Aditya Pontoh sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2025-2030
Ketua Komisi II DPRD Bolmut, Beri Sanksi dan Cabut Ijin Pangkalan Gas Elpiji yang Tidak Sesuai Aturan
Kelangkaan Gas LPG 3 Kg di Pangkalan, Komisi II DPRD Bolmut Desak Dinas Disperindag Segera Cari Solusi
Gas Elpiji 3 Kg Langka di Bolmut, Anggota DPRD Minta Polisi Razia Pangkalan
Kelangkaan LPG 3 Kg di Bolmut, karena ada Penyimpangan Distribusi
Kungker ke Dinas PUPR Provinsi, 2 Usulan Prioritas di Sampaikan Komisi 3 DPRD Bolmut
KPU Bolmut Tetapkan Pasangan SJL-MAP Pimpin Bolmut 2025-2030
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 22 Januari 2025 - 17:32

Kapolda Roycke Harry Langie ke Polres Bolmut di Sambut Tarian Adat

Rabu, 15 Januari 2025 - 09:26

Ketua Komisi II DPRD Bolmut, Beri Sanksi dan Cabut Ijin Pangkalan Gas Elpiji yang Tidak Sesuai Aturan

Selasa, 14 Januari 2025 - 15:33

Kelangkaan Gas LPG 3 Kg di Pangkalan, Komisi II DPRD Bolmut Desak Dinas Disperindag Segera Cari Solusi

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:58

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Bolmut, Anggota DPRD Minta Polisi Razia Pangkalan

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:42

Kelangkaan LPG 3 Kg di Bolmut, karena ada Penyimpangan Distribusi

Berita Terbaru