MANADO|POJOKberita.Id — Plt. Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., secara resmi membuka kegiatan Perumusan dan Validasi Perubahan Pohon Kinerja dan *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang dipusatkan di Balai Diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini digelar sebagai forum koordinasi dan validasi strategis bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), tenaga ahli, serta seluruh kepala perangkat daerah.

Tujuannya adalah menyelaraskan pohon kinerja dan *cascading* dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Bolmut 2025–2029.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati menegaskan bahwa agenda ini memiliki arti krusial dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan.
“Perubahan RPJMD bukan sekadar penyesuaian dokumen atau pemenuhan kewajiban administratif, melainkan momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan tetap pada jalur yang benar dan target tercapai secara optimal,” ujar Mohammad Aditya Pontoh.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengubah paradigma kerja. Menurutnya, orientasi birokrasi harus bergeser dari sekadar merencanakan apa yang ingin dikerjakan, menjadi fokus pada hasil akhir yang ingin dicapai.
“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Enam Poin Penting Arahan Plt. Bupati Bolmut:
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati menyampaikan enam poin penekanan penting yang wajib menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah:
1. Respons Dinamika Strategis: Perubahan RPJMD merupakan respons terhadap dinamika lingkungan strategis, kondisi riil daerah, kebijakan fiskal pusat, serta regulasi terbaru. Asumsi perencanaan, proyeksi keuangan daerah, serta target program perlu ditinjau kembali agar tetap realistis dan terukur sesuai kapasitas fiskal.
2. Penyempurnaan Strategi: Perubahan ini tidak bertujuan untuk mengubah visi dan misi Kepala Daerah, melainkan menyempurnakan strategi, arah kebijakan, sasaran, indikator, dan intervensi pembangunan agar tujuan daerah dapat tercapai secara maksimal.
3. Landasan RKPD: Perubahan RPJMD menjadi landasan penting bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun-tahun berikutnya. Mengingat sisa periode RPJMD tinggal dua tahun terakhir, proses penyusunannya harus dilakukan secara cermat, terukur, dan tepat waktu.
4. Target Rampung Tuntas: Seluruh Kepala Perangkat Daerah diinstruksikan untuk merampungkan perumusan, penyelarasan, dan validasi pohon kinerja serta *cascading* selama kegiatan berlangsung tanpa ada yang tertunda.
5. Integrasi Konsisten oleh Bapelitbangda: Bapelitbangda diminta segera menindaklanjuti hasil kegiatan ini ke dalam dokumen Perubahan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Integrasi dari tingkat tujuan daerah hingga indikator perangkat daerah harus konsisten dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan skala prioritas.
6. Peran Aktif TAPD: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta untuk mengawal proses perubahan RPJMD hingga tahap penetapan, guna memastikan setiap penyesuaian program dan anggaran berjalan selaras dengan proyeksi keuangan daerah.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Dr. Moh. Hidayat Panigoro, S.Sos., M.Si., tenaga ahli penyusun Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Doddy Afianto, S.P.W.K., narasumber Marlupi Julianingrum, ST., QRMP., Kepala Bapelitbangda Bolmut, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Penulis Amor Doank
Editor Redaksi pojok









