POJOKberita.id,POHUWATO,__Rapat Dengar Pendapat (RDP) Yang Digelar Oleh Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato yang mengundang Dinas Perindagkop terkait Los Pasar dan Penanganan Subsidi LPG Di kabupaten Pohuwato. Senin, 13 Juni 2022.
RDP tersebut di hadiri oleh Wakil Ketua II Nirwan Due, Komisi II Yang Dipimpinan langsung oleh Ketua Komisi Rizal Pasuna Bersama Anggota Komisi II DPRD,Sekretaris Perindakop dan Kepala Bidang Perdagangan.
Wakil Ketua II DPRD Nirwan Due,Menyampaikan dalam hal ini meminta kepada Dinas Perindakop untuk menjelaskan secara terang – tegangan terkait apa yang menjadi hambatan dan kendala selama ini di hadapi di lapangan untuk menjalankan tugas yang di amantkan oleh Pemerintah Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Saya pikir ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk Dinas Perindagkop menyampaikan kepada komisi II apa yang menjadi kendala mereka di lapangan dan mohon di bicarakan secara seksama agar bisa mendapatkan solusi yang baik.” Ujar Nirwan.
Sementara itu Ketua komisi II Rizal Pasuna dalam rapat itu sangat berapi – api mendorong kepada dinas tersebut untuk bisa tegas dalam pelatihan uang Los dan mencarikan solusi masyarakat agar tidak ada lagi keluhan terhadap pembagian tabung gas LPG.
“Saya minta kepada dinas untuk tegas dalam penegasan pembayaran retribusi Ios pasar baik marisa dan pasar lainnya, kedua saya meminta kepada dinas untuk melakukan pendataan masyarakat dan kuota tabung yang ada di setiap pangkalan untuk di carinkan solusi pembagian tabung gas LPG ini agar bisa merata tanpa ada keluha,” Tegas Rizal.
Sementara itu AlFret Anwar sekretaris Dinas Perindagkop mengatakan mereka telah berupaya melakukan yang terbaik masih saja ada hambatan yang di alami saat di lapangan.
” Kami di sini sudah menjalankan sesuai prosedur hanya saja ada sedikit masalah misalnya ada Los ( petak ) yang ada di setiap pasar itu sudah di pindah tanganku tanpa melalui kami Dinas dan ini kami lakukan secara langsung baik dalam keadaan libur, bahkan itupun kami walaupun kekurangan personil dan kekurangan anggaran kami upayakan semaksimal mungkin dan bulan depan kami akan berlakukan pembayaran berbasis E- Katalog,” jawab Alfret.
Ditambahkan oleh Abdul Wahab Kadai, selaku kepala bidang perdagangan perindakop tersebut dirinya masih dalam penyesuaian sebab masih baru memikul jabatan tersebut dan ia juga tetap berusaha melakukan tindakan sesuai prosedur yang ada.
” Saya akui masalah kelalaian kami sebab setelah saya bergabung di Dinas tersebut yang saya temukan seperti ini sehingga kemarin saya tetap melakukan tugas saseui kewenangan saya dimana mereka yang menempati Los (petak) di setiap pasar yang masih karakter melakukan pembayaran itu saya berikan teguran SP I mendatangi secara langsun, sedangakan ada yang sudah SP II di tempelkan pamplet yang bertuliskan tempat ini bermasalah ( menunggak) dan kalau itu tidak di indahkan maka SP III nya kami akan tutup (segel) bersama tim SatPol PP,” Jelas Abdul.
Mendengar hal itu Rizal mengatakan kinerja dinas tersebut di bawah rata – rata dalam persoalan PAD daerah sehingga saya menunggu program pembayaran on line (Sistem Digitalisasi) agar bisa menciptakan yang pengumpulan retribusi yang aman bebas pungli yang bekerja sama dengan Bank yang ada di kabupaten Pohuwato.
” Saya harap bulan depan pembayaran retribusi sistem digital ini cepat terealisasi kalau tidak mampu maka kalian lebih baik mundur sebab selama ini saya melihat kinerja kalian sangat sembraut sehingga penghasilan masi belum meningkat apalagi ini sudah memasuki pertengahan tahun,” Tutup Rizal.
Penulis : Isjan/Pb
