Ketua Bawaslu Bolmut Bersama Staf Hadiri Rakornas Penelitian dan Review Anggaran Dana Hibah Pilkada Oleh Bawaslu RI di Jakarta

banner 468x60

POJOKberita.ID, JAKARTA__Ketua Bawaslu Kabupaten Bolmut, Abdul Muin Wengkeng menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penelitian dan review serentak anggaran dana hibah dalam rangka pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, di Hotel Mercure Ancol Jakarta.

Digelar selama lima hari secara tertangal 3 – 7 Juni 2024, Rakornas ini juga dihadiri perwakilan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

Bacaan Lainnya
src="https://demo.idtheme.com/img/banner-300x250.jpg" alt="banner 300x250" title="banner 300x250" width="300" height="250"/>

“Rakornas ini dalam rangka penelitian dan review anggaran dana hibah pada pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2024,” ujar Ketua Bawaslu Bolmut, Abdul Muin Wengkeng, Selasa (4/6/2024).

Sementara itu, anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, dalam arahannya meminta penggunaan dana hibah Pilkada Bawaslu di daerah, provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota harus disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsi Bawaslu.

Malonda lantas meminta penyusunan anggaran harus mengutamakan kebutuhan honorarium pengawas ad hoc sementara serta operasional kantor.

“Kebutuhan honorarium dianggarkan sesuai standar biaya masukan atau SBM Menteri Keuangan, karena itu hak mereka (petugas ad hoc). Lalu soal operasional perkantoran juga jangan dikesampingkan,” pinta Malonda.

Lanjut Malonda, anggaran disusun untuk menjawab kebutuhan hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengawasan Pilkada 2024, termasuk hal-hal yang menjadi isu yang harus ditangani berdasarkan tugas fungsi serta berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan Pilkada 2024.

“Isu-isu yang dimaksud ini seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, politisasi sara, termasuk isu yang baru berkembang bisa saja ada masalah-masalah tentang penggunaan Artificial Intelligent (AI). Nah itu isu yang memang harus kita antisipasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja kita kedepan,” kata Malonda.

Untuk itu kata Malonda, kegiatan yang akan disusun juga harus mengutamakan output.

“Jadi tidak sekadar anggarannya tersedia, tapi harus mengutamakan output serta mengutamakan prinsip efisiensi penganggaran,” tegasnya.

Turut hadir bersama Ketua Bawaslu Bolmut, Sekertaris Bawaslu Bolmut Arianto Dupa, Bendahara Bawaslu Yulianti Tinamonga, dan staf operator Bawaslu Bolmut.(*)

Pos terkait